Februari 23, 2025

Bringinghappyback – Mengembalikan Kebahagiaan dalam Kehidupan

Di tengah kehidupan yang penuh dengan tekanan dan tantangan, banyak orang merasa kehilangan kebahagiaan sejati

Politik Pilkada 2024
2024-10-14 | admin 9

Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Menang Pilkada 2024

Elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menempati posisi teratas adalah 52,6 persen.

Adapun ini menurut hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) lewat teknik wawancara yang dikerjakan pada 21-27 September 2024. Sementara dua rival RIDO, Pramono Anung-Rano Karno berasa di angka 27,1 persen dan Dharma-Kun cuma 2,7 persen.

Berkaitan hal ini, Dewan Penasihat Tim Pemenangan RIDO, Arief Rosyid Hasan mewajari hal tersebut. Pasalnya, paslonnya dalam debat perdana menghadirkan solusi yang kongkrit terhadap situasi sulit di Jakarta.

“Di segala sesi RIDO unggul dibanding pasangan lain,” kata Arief, Minggu (13/10/2024).

Dia menyuarakan, sosok pemimpin yang dibutuhkan Jakarta adalah mereka yang punya pengalaman, di mana hal tersebut berada pada sosok Ridwan Kamil yang pernah menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.

Bukan cuma itu saja, Arief juga melihat sosok Ridwan Kamil adalah pilihan tepat bagi kaum milenial dan Gen Z, di mana kelompok tersebut paling memerlukan keberpihakan dari pemerintah.

“Program RIDO memberi kepastian terhadap mereka bahwa pemerintah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Juga untuk yang terkena PHK akan ada bantuan 3 bulan agar dapat merintis usaha atau mencari profesi baru,” terang Arief.

Karena itu, dia percaya kontribusi suara milenial dan Gen Z yang besar dalam mendukung RIDO, dapat membikin menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

“Sebanyak 70-80% suara mereka akan mengantarkan RIDO menang sekali putaran!,” optimis Arief.

Kans Terbuka Lebar

Karenanya senada Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, mengatakan, menurut elektabilitas dikala ini slot memang diakui pasangan RIDO cukup unggul dibanding pesaing lainnya. Kans dari itu, kans RIDO menang satu putaran terbuka lebar.

“Kans RIDO memenangi satu putaran terbuka lebar,” ujar Dedi lewat pesan singkat.

Gubernur itu, kans itu kemenangan RIDO makin besar sebab dari sisi tingkat keyakinan pemilih RIDO menempuh lebih dari 80 persen.

“Ini artinya pergeseran suara RIDO turun itu akan sulit,” dia menandasi.

Survei IPO: Elektabilitas Ridwan Kamil-Suswano Menguat 52,6 Persen
Elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menempati posisi teratas adalah 52,6 persen. Sementara dua rivalnya, Pramono Anung-Rano Karno berasa di angka 27,1 persen dan Dharma-Kun cuma 2,7 persen.

Karenanya ini menurut hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) lewat teknik wawancara yang dikerjakan pada 21-27 September 2024. Tingginya elektabilitas ini membikin kans Ridwan Kamil-Suswono menjadi kampiun Jakarta 2024 sangat besar.

“membaca perubahan-perubahan yang ada, juga durasi kampanye yang pendek, memungkinkan RIDO akan keluar sebagai kampiun di Pilkada Jakarta,” kata Dedi dikutip dari siaran persnya, Sabtu (12/9/2024).

Dalam temuan IPO, elektabilitas kandidat diberi pengaruh oleh kinerja debat yang sudah digelar di Jakarta. Setidaknya, ada 43 persen calon pemilih yang menyaksikan debat kandidat menjadikan gagasan calon gubernur sebagai alasan memutuskan pilihan.

“Pemilih di Jakarta termasuk yang dominan dalam menjadikan debat sebagai referensi pilihan. Sehingga menjalani debat dengan serius serta mempromosikan program dengan bagus, akan berdampak pada elektabilitas,” terang Dedi.

Dalam paparan IPO terdapat 57,3 persen publik Jakarta menyuarakan beratensi dengan gagasan RIDO dalam debat. Kemudian, disusul Pramono-Rano dengan tingkat ketertarikan pubik pada gagasanya sebesar 27,4 persen, dan Dharma-Kun cuma mendapatkan 1,9 persen.

“Sementara ini, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendominasi ketertarikan publik pada gagasan mereka, setidaknya tingkat ketertarikan itu dapat saja menjadi penguat pemilih untuk menjatuhkan pilihan pada RIDO,” tutur dia.

Share: Facebook Twitter Linkedin
Pramono Politik
2024-10-13 | admin 9

Pramono: Kami Berani Menanggung Resiko Apapun Itu Di Poitik

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung pastikan akan menunaikan komitmen-komitmen kampanye jika terpilih menjadi gubernur di Pilkada Jakarta. Hal itu diberi tahu Pramono di hadapan ribuan relawan yang hadir di Jakarta Internasional Velodrome l, Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Pramono awalnya memperkenalkan, relawan mesti mempunyai bekal saat bertatap muka dengan warga Jakarta untuk mensosialisasikan pasangan Pramono-Rano Karno.

Kepada relawan, Pramono meminta agar memperkenalkan pesan kepada masyarakat bahwa pasangan nomor urut 3 ini akan memecahkan dilema-dilema yang dihadapi oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.

“Aku dan Bang Doel mau jika jadi gubernur dan wakil gubernur berprofesi dari bawah, memecahkan slot server Thailand dilema yang ada di masyarakat, bukan menjanjikan sesuatu yang tak mungkin dikerjakan,” kata dia.

Pramono menguraikan, beberapa hal yang akan dikerjakan jika menerima mandat menjadi gubernur. Salah satunya membereskan dilema di paling bawah yakni di tingkat RT/RW hingga ke warga.

“KJP, Kartu Jakarta sehat, Dasawisma, lansia jumantik. Itulah yang akan kami kerjakan. Malah aku dengan Bang Doel telah sering memperkenalkan tiap kelurahan akan kami bangun balai rakyat. Untuk siapa? Agar bapak ibu jika menikahkan anaknya free,” ucap dia.

“Termasuk Balaikota kita buka kembali siapa saja yang mengadukan ke Balaikota, Balaikota terbuka untuk siapa saja. Namun yang namanya orang mau melaporkan lewat media online penting,” sambung dia.

Berdasarkan Pramono, Daerah Khusus Jakarta membutuhkan pemimpin yang berani memutuskan bukan pemimpin yang berani menjanjikan.

“Sebab itu jika terpilih aku akan memutuskan mungkin cara memutuskan berbeda dengan Pak Ahok dan Mas Anies. Bang Doel pengalamannya panjang, aku pengalaman panjang juga. Kami berani memutuskan, berani menanggung resiko apapun selama ini untuk kebaikan warga Jakarta,” ucap dia.

Pesan Pramono kepada Relawan

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menemui ribuan relawan di Jakarta Internasional Velodrome l, Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Dalam kans itu, Pramono Anung meminta para relawan tak perlu takut diintimidasi oleh siapa malahan.

“Jangan takut diintimidasi. Seandainya ada yang mengintimidasi laporkan ke Cak Lontong atau aku,” kata Pramono di hadapan relawan, Sabtu (12/10/2024).

Politikus PDI Pengorbanan itu menyadari peran besar dari relawan, sehingga pasangan Pramono Anung-Rano Karno kian dikenal oleh publik.

Dahulu, kata dia, orang menganggap pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pasangan underdog. Malah, orang bilang ini seperti pertarungan David dan Goliath. “Mereka mengamati kita sebelah mata,” ujar Pramono.

Namun, pria yang akrab disapa Mas Pram mengaku tak gentar. Terbukti, kata Pramono, kerja keras segala pihak termasuk relawan berhasil merubah itu segala.

Cagub Jakarta yang diusung PDIP itu mengaku selama satu setengah bulan turun ke lapangan, dari kampung ke kampung, kelurahan ke kelurahan, menerima sambutan yang luar biasa. Sebab itu, Pramono menyatakan terima kasih kepada segala relawan.

“Aku tahu pasti ini hasil kerja saudara-saudara sekaligus. Saudara-saudara sekaligus yang luar biasa. Aku hari ini mau berterima kasih kepada saudara-saudara sekaligus. Kerja itu boleh dinikmati secara langsung saudara-saudara sekaligus,” ujar mantan Sekretaris Kabinet.

Share: Facebook Twitter Linkedin
Sistem Politik Yang Ada Di Negar Qatar Dari Awal Hingga Kini
2024-09-21 | admin 2

Sistem Politik Yang Ada Di Negar Qatar Dari Awal Hingga Kini

Sistem politik Qatar adalah monarki absolut, di mana kekuasaan terpusat pada Emir (pemimpin negara), yang berasal dari keluarga Al Thani, yang telah memerintah Qatar sejak abad ke-19. Berikut adalah penjelasan sistem politik Qatar dari awal hingga kini:

1. Monarki Absolut:

  • Qatar adalah salah satu negara di dunia yang masih menerapkan monarki absolut, di mana Emir memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan sebagian yudikatif.
  • Emir Qatar, saat ini adalah Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (sejak 2013), adalah pemimpin tertinggi negara. Dia memiliki kekuasaan yang sangat luas, termasuk menunjuk dan memberhentikan Perdana Menteri, menteri, serta pejabat tinggi negara lainnya.

2. Sejarah Kekuasaan:

  • Keluarga Al Thani telah memerintah Qatar sejak akhir 1800-an. Pada tahun 1971, Qatar memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris, dan Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani menjadi Emir pertama pasca kemerdekaan.
  • Pada 1995, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani mengambil alih kekuasaan melalui kudeta damai terhadap ayahnya dan memulai serangkaian reformasi ekonomi dan sosial. Sheikh Hamad dikenal sebagai tokoh yang membawa Qatar ke panggung internasional melalui kebijakan modernisasi, pembangunan ekonomi, dan keterlibatan aktif dalam diplomasi internasional.
  • Pada 2013, Sheikh Hamad secara sukarela menyerahkan takhta kepada putranya, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yang menjadi Emir saat ini.

3. Konstitusi:

  • Qatar memiliki Konstitusi 2003, yang mulai berlaku pada 2005. Konstitusi ini mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara, namun Emir tetap memiliki kontrol besar atas kekuasaan negara.
  • Menurut konstitusi, Qatar seharusnya mengadakan pemilu untuk memilih sebagian anggota Majlis Al-Shura (Dewan Konsultatif), namun pelaksanaannya masih ditunda untuk waktu yang cukup lama.

4. Struktur Pemerintahan:

  • Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Emir Qatar adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, yang memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan dan mengambil keputusan penting mengenai kebijakan domestik dan internasional.
  • Dewan Menteri: Emir menunjuk Perdana Menteri, yang bertugas memimpin kabinet atau Dewan Menteri, serta menteri-menteri yang menjalankan tugas eksekutif sehari-hari.
  • Majlis Al-Shura (Dewan Konsultatif): Qatar memiliki dewan legislatif yang dikenal sebagai Majlis Al-Shura. Dewan ini beranggotakan 45 orang, dengan 30 anggota dipilih melalui pemilu dan 15 anggota lainnya ditunjuk langsung oleh Emir. Namun, hingga saat ini, kekuasaan Majlis Al-Shura masih terbatas dan lebih bersifat konsultatif.

Pada Oktober 2021, Qatar untuk pertama kalinya mengadakan pemilu legislatif untuk memilih 30 anggota Majlis Al-Shura. Meski langkah ini adalah kemajuan dalam demokrasi, kekuasaan Emir tetap dominan.

5. Sistem Yudikatif:

  • Sistem peradilan Qatar mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah), meskipun Qatar juga memiliki pengadilan sipil yang menangani kasus-kasus modern seperti hukum perdata dan komersial.
  • Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Qatar, dan meskipun yudikatif dianggap independen dalam konstitusi, Emir tetap memiliki pengaruh besar dalam penunjukan hakim.

6. Partai Politik dan Pemilu:

  • Qatar tidak mengizinkan partai politik atau kegiatan oposisi politik resmi. Semua keputusan politik besar biasanya dibuat oleh Emir atau melalui konsultasi dengan Majlis Al-Shura.
  • Pemilu yang diadakan pada 2021 untuk Majlis Al-Shura hanya sebagian kecil dari langkah menuju demokratisasi, namun tidak ada pemilu untuk jabatan Emir.

7. Reformasi Ekonomi dan Sosial:

  • Di bawah pemerintahan Sheikh Hamad dan sekarang Sheikh Tamim, Qatar mengalami reformasi besar dalam bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Negara ini menjadi salah satu negara terkaya di dunia karena kekayaan gas alamnya.
  • Pemerintah juga memodernisasi sektor pendidikan, kesehatan, dan memperluas peran wanita dalam pemerintahan dan masyarakat.
  • Media: Qatar juga dikenal sebagai negara tempat berdirinya Al Jazeera, jaringan berita internasional yang berpengaruh, yang diluncurkan pada 1996 dan telah mengubah lanskap media dunia Arab.

8. Kebijakan Luar Negeri:

  • Qatar menjalankan kebijakan luar negeri yang independen dan aktif, terutama di Timur Tengah. Negara ini memainkan peran besar dalam mediasi konflik internasional dan diplomasi, serta membangun hubungan baik dengan banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Iran.
  • Namun, kebijakan luar negerinya juga menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangga. Pada tahun 2017, Qatar menghadapi blokade diplomatik dan ekonomi oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, yang menuduh Qatar mendukung terorisme. Blokade ini berakhir pada Januari 2021 dengan tercapainya kesepakatan damai.

9. Hak Asasi Manusia:

  • Meskipun Qatar telah membuat beberapa kemajuan dalam hal hak asasi manusia, seperti memperbaiki kondisi buruh migran dan mengizinkan partisipasi lebih besar dalam kehidupan politik, negara ini masih menghadapi kritik internasional. Hal ini terutama terkait dengan perlakuan terhadap pekerja migran, kebebasan berekspresi yang terbatas, serta hak-hak wanita yang terbatas di beberapa area. Bonus Slot Spaceman Terbaru, yang ditawarkan oleh Agen Judi sebagai Slot Spaceman Terbaru dari sebaran Bonus standar, disebut demikian dalam dunia Judi. Hal ini memberi petaruh opsi tambahan spaceman pragmatic untuk bertaruh pada suatu pertandingan dengan menyesuaikan sebaran Bonus untuk menguntungkan tim yang tidak diunggulkan atau tim yang difavoritkan. Mari kita bahas lebih rinci tentang Bonus Slot Spaceman Terbaru dalam Judi

Kesimpulan:

Sistem politik Qatar masih sangat berpusat pada kekuasaan Emir dan berbentuk monarki absolut, meskipun ada beberapa langkah menuju reformasi politik dan ekonomi. Majlis Al-Shura mulai dipilih sebagian melalui pemilu, tetapi partai politik tetap dilarang dan kekuasaan Emir tetap mendominasi. Qatar dikenal karena perannya yang signifikan di panggung internasional dan kemajuan ekonominya yang luar biasa, namun masih menghadapi tantangan dalam hal demokratisasi dan hak asasi manusia.

Share: Facebook Twitter Linkedin
Sistem Politik Yang Ada Di Negara Malaysia
2024-09-19 | admin 2

Sistem Politik Yang Ada Di Negara Malaysia

Sistem politik di Malaysia adalah sistem parlementer yang menggabungkan elemen-elemen monarki konstitusional. Berikut adalah beberapa ciri utama dari sistem politik Malaysia:

  1. Monarki Konstitusional: Malaysia memiliki raja sebagai kepala negara, yang dikenal sebagai Yang di-Pertuan Agong. Raja ini dipilih secara bergilir dari sembilan sultan negeri yang ada di Malaysia.
  2. Parlemen: Malaysia memiliki sistem parlemen dua kamar, yang terdiri dari:
    • Dewan Rakyat: Anggota dewan ini dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Dewan Rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan memutuskan anggaran.
    • Dewan Negara: Anggota dewan ini dilantik, terdiri dari anggota yang diangkat oleh raja dan juga oleh majelis negeri.
  3. Partai Politik: Malaysia memiliki banyak partai politik, dengan Barisan Nasional (BN) dan Pakatan Harapan (PH) sebagai dua koalisi utama yang sering berkompetisi dalam pemilihan umum. Sistem politik Malaysia sering kali mencerminkan pembagian etnis dan regional.
  4. Perdana Menteri: Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan biasanya merupakan pemimpin partai yang memiliki mayoritas di Dewan Rakyat. Perdana Menteri memimpin kabinet dan bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah.
  5. Kabinet: Kabinet terdiri dari menteri-menteri yang ditunjuk oleh Perdana Menteri, yang bertanggung jawab untuk berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan. Mesin Slot Bet 200 Perak menyediakan permainan yang mendebarkan dan cepat bagi para penjudi dengan peluang memenangkan hadiah uang tunai yang besar. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara kerja mesin Slot Bet 200 Perak? Kami slot bet 100 akan membahas cara kerja mesin ini dan mekanisme serta komponen yang membuatnya bekerja. Random Number Generation (RNG): Inti dari setiap mesin Slot Bet 200 Perak adalah Random Number Generator (RNG). RNG adalah program canggih dalam perangkat lunak yang menghasilkan serangkaian angka acak setiap milidetik.
  6. Sistem Federal: Malaysia adalah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Setiap negeri memiliki pemerintahannya sendiri, dengan otonomi dalam beberapa urusan tertentu.
  7. Mahkamah: Malaysia memiliki sistem peradilan yang terpisah, dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Sistem hukum di Malaysia mencakup hukum syariah untuk urusan personal dan keluarga bagi umat Islam.
  8. Pemilihan Umum: Pemilihan umum diadakan secara teratur, dengan pemilih yang berhak untuk memilih anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara, serta anggota dewan negeri.

Sistem politik Malaysia unik karena kombinasi elemen tradisional dan modern, serta faktor etnis yang mempengaruhi dinamika politik di negara tersebut.

Share: Facebook Twitter Linkedin
2024-09-10 | admin 8

Airin tak Terpengaruh Isu Dinasti Politik di Banten

Bakal calon gubernur Banten, Airin Rachmi Diany, tak menyangkal kecuali isu dinasti politik sering menggelinding saat penentuan kepala daerah. Isu berikut ulang menggelinding kala dirinya dapat berkontestasi di Pilkada Banten 2024. Isu serupa terhitung menerpa Airin saat dirinya berkontetasi di penentuan Wali Kota Tangerang Selatan. Airin dua kali memenangkan penentuan wali kota Tangerang Selatan terhadap 2011 dan 2021 lalu.

Airin merupakan istri dari Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, adik dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Atun dan Wawan menjadi terpidana kasus korupsi. Atut merupakan putri dari Chasan Sochib slot777 login yang dikenal punyai kekuasaan politik dan usaha di provinsi paling barat Pulau Jawa itu.

Airin mengklaim, kepemimpinan di Tangerang Selatan bukan dari kekayaan dan keturunan, melainkan dari pengetahuan, kemampuan, dan kerasnya kemauan. “Mudah-mudahan penduduk menilai. Yang pasti yang dapat kita menawarkan ke masyarakat, (adalah) bekerja dan turun ke lapangan,” kata Airin di kantor Tempo, Jakarta Barat terhadap Jumat, 6 September 2024.

Politikus Partai Golkar ini menyatakan penduduk sudah pintar didalam pilih pemimpin yang inginkan dipilih. “Kami hadapi saja. Kami jalani saja. Siapa saya, antara isu dan kenyataan aku layaknya apa.”

Di Pilkada Banten, Airin berpasangan dengan Ade Sumardi, ketua DPD PDI Perjuangan Banten. Pasangan calon Airin-Ade diusung oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Nusantara.

Pasangan ini dapat bertarung melawan pasangan calon Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Pasangan Andra-Dimyati diusung oleh Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Prima.

Pada 1997, Airin menikah dengan Tubagus Chaeri Wardana. Sebelumnya, ia dulu menjadi salah satu kontestan didalam ajang penentuan Putri Indonesia 1996. Di ajang tersebut, Airin capai penghargaan sebagai Putri Indonesia Favorit dan Putri Indonesia Pariwisata.

Majalah Tempo dulu mengkaji dinasti politik klan Chasan Sochib di Banten terhadap edisi 25 September 2011. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa nama Chasan tersohor di Banten dikarenakan status jawara yang disandangnya.

Chasan berhasil mendukung keluarganya duduki posisi perlu di Banten. Empat anak dan menantunya menjadi kepala dan wakil kepala daerah. Dua yang tenar saat itu, yakni Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Dalam perjalannya, Ratu Atut ditetapkan tersangka korupsi. Ia pun divonis empat tahun penjara dikarenakan terbukti menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terhadap 1 September 2014. Atut menyuap Akil sebanyak Rp 1 miliar mengenai penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten. Mahkamah Agung sesudah itu memperberat hukuman itu menjadi tujuh tahun penjara terhadap 2015.

Atut terhitung divonis 5 tahun 6 bulan penjara dikarenakan terbukti jalankan korupsi pengadaan alat kesegaran di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten dan memeras anak buahnya sebanyak Rp 500 juta untuk ongkos istigasah. Atut bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan IIA Tangerang terhadap 6 September 2022. Suami Airin, Tubagus Chaeri Wardana, terhitung bebas bersyarat di hari yang sama.

Share: Facebook Twitter Linkedin
Sistem Politik Yang Dianut Oleh Negara Inggris
2024-09-10 | admin 2

Sistem Politik Yang Dianut Oleh Negara Inggris

Inggris menganut sistem politik monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam sistem politik Inggris:

1. Monarki Konstitusional

  • Raja atau Ratu sebagai Kepala Negara: Inggris memiliki monarki yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang merupakan kepala negara. Saat ini, monarki dipimpin oleh Raja Charles III (per September 2023). Namun, kekuasaan raja atau ratu bersifat simbolis dan seremonial, karena keputusan politik berada di tangan parlemen dan pemerintah.
  • Kekuasaan Simbolis: Dalam sistem monarki konstitusional, raja atau ratu tidak memiliki kekuasaan eksekutif nyata. Meskipun raja/ratu secara resmi mengangkat perdana menteri, membuka sesi parlemen, dan memberikan persetujuan kerajaan (Royal Assent) untuk undang-undang, semua keputusan diambil berdasarkan nasihat dari perdana menteri dan kabinetnya.

2. Demokrasi Parlementer

  • Parlemen sebagai Lembaga Legislatif: Inggris memiliki sistem demokrasi parlementer di mana Parlemen adalah pusat kekuasaan politik. Parlemen terdiri dari dua kamar:
    • House of Commons (Dewan Rakyat): Ini adalah kamar rendah parlemen yang berisi anggota parlemen (MP) yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. House of Commons memiliki kekuasaan legislatif utama, termasuk menyusun dan mengesahkan undang-undang.
    • House of Lords (Dewan Bangsawan): Kamar tinggi ini terdiri dari anggota yang tidak dipilih, meliputi bangsawan turun-temurun, bangsawan yang diangkat, serta uskup senior dari Gereja Inggris. House of Lords memiliki peran sebagai pengawas dan peninjau undang-undang yang diajukan oleh House of Commons, meskipun mereka tidak dapat memveto undang-undang secara permanen.
  • Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan: Perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan diangkat oleh raja atau ratu. Perdana menteri adalah pemimpin partai politik yang memenangkan kursi mayoritas di House of Commons. Perdana menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan sehari-hari dan menjalankan fungsi eksekutif.
  • Kabinet: Kabinet terdiri dari menteri-menteri senior yang dipilih oleh perdana menteri. Mereka bertanggung jawab atas berbagai departemen pemerintahan dan membantu dalam pengambilan keputusan eksekutif.

3. Sistem Pemilihan

  • Pemilu Umum: Anggota House of Commons dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali atau lebih cepat jika parlemen dibubarkan. Sistem pemilihan yang digunakan adalah first-past-the-post, di mana kandidat dengan suara terbanyak di masing-masing daerah pemilihan memenangkan kursi.
  • Partai Politik: Inggris memiliki beberapa partai politik utama, termasuk Partai Konservatif, Partai Buruh, dan Partai Liberal Demokrat, yang bersaing dalam pemilihan umum untuk memenangkan kursi di parlemen.
  • Meskipun kebanyakan orang tidak dapat menghindari membayar Keuntungan atas kemenangan judi mereka, ada cara yang sah untuk mengurangi beban Keuntungan dan menambah uang yang Anda bawa pulang. Dengan menjaga dokumentasi yang menyeluruh, menyeimbPutarann keuntungan dan kerugian, memahami peraturan Keuntungan, dan menyelidiki kredit dan pengurangan, serta mencari nasihat Keuntungan demo slot mahjong wins bonus profesional, Anda dapat secara efektif mengurangi jumlah Keuntungan yang terutang atas penghasilan judi Anda. Ingatlah untuk tetap mendapatkan informasi, membuat rencana yang strategis, dan mematuhi semua undang-undang Keuntungan yang berlaku untuk memastikan pengalaman pelaporan Keuntungan yang lancar dan bebas hambatan.

4. Kekuasaan Yudikatif

  • Sistem peradilan di Inggris independen dari parlemen dan eksekutif. Pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung (Supreme Court), yang berperan dalam menafsirkan undang-undang dan meninjau konstitusionalitas tindakan pemerintah. Mahkamah Agung juga dapat menangani perselisihan hukum yang signifikan.

5. Hubungan dengan Negara-negara Britania Raya

  • Inggris merupakan bagian dari Britania Raya (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) bersama dengan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Masing-masing negara ini memiliki parlemen atau majelis devolusi mereka sendiri dengan kekuasaan yang terbatas dalam menangani isu-isu tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan.

6. Prinsip “Rule of Law” dan Hak Asasi Manusia

  • Inggris menganut prinsip rule of law (kekuasaan hukum), di mana semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. Negara ini juga sangat menghargai hak asasi manusia, yang dijamin dalam hukum domestik serta Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

7. Konstitusi Tidak Tertulis

  • Inggris terkenal dengan konstitusi tidak tertulis yang terdiri dari berbagai undang-undang, keputusan pengadilan, konvensi, dan dokumen sejarah seperti Magna Carta. Tidak ada satu dokumen konstitusi tunggal, tetapi prinsip-prinsip konstitusi diatur melalui hukum, konvensi, dan praktik.

Sistem politik Inggris memberikan keseimbangan antara peran monarki simbolis dan pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh parlemen dan perdana menteri.

Share: Facebook Twitter Linkedin