Inggris menganut sistem politik monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam sistem politik Inggris:
1. Monarki Konstitusional
- Raja atau Ratu sebagai Kepala Negara: Inggris memiliki monarki yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang merupakan kepala negara. Saat ini, monarki dipimpin oleh Raja Charles III (per September 2023). Namun, kekuasaan raja atau ratu bersifat simbolis dan seremonial, karena keputusan politik berada di tangan parlemen dan pemerintah.
- Kekuasaan Simbolis: Dalam sistem monarki konstitusional, raja atau ratu tidak memiliki kekuasaan eksekutif nyata. Meskipun raja/ratu secara resmi mengangkat perdana menteri, membuka sesi parlemen, dan memberikan persetujuan kerajaan (Royal Assent) untuk undang-undang, semua keputusan diambil berdasarkan nasihat dari perdana menteri dan kabinetnya.
2. Demokrasi Parlementer
- Parlemen sebagai Lembaga Legislatif: Inggris memiliki sistem demokrasi parlementer di mana Parlemen adalah pusat kekuasaan politik. Parlemen terdiri dari dua kamar:
- House of Commons (Dewan Rakyat): Ini adalah kamar rendah parlemen yang berisi anggota parlemen (MP) yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. House of Commons memiliki kekuasaan legislatif utama, termasuk menyusun dan mengesahkan undang-undang.
- House of Lords (Dewan Bangsawan): Kamar tinggi ini terdiri dari anggota yang tidak dipilih, meliputi bangsawan turun-temurun, bangsawan yang diangkat, serta uskup senior dari Gereja Inggris. House of Lords memiliki peran sebagai pengawas dan peninjau undang-undang yang diajukan oleh House of Commons, meskipun mereka tidak dapat memveto undang-undang secara permanen.
- Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan: Perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan diangkat oleh raja atau ratu. Perdana menteri adalah pemimpin partai politik yang memenangkan kursi mayoritas di House of Commons. Perdana menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan sehari-hari dan menjalankan fungsi eksekutif.
- Kabinet: Kabinet terdiri dari menteri-menteri senior yang dipilih oleh perdana menteri. Mereka bertanggung jawab atas berbagai departemen pemerintahan dan membantu dalam pengambilan keputusan eksekutif.
3. Sistem Pemilihan
- Pemilu Umum: Anggota House of Commons dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali atau lebih cepat jika parlemen dibubarkan. Sistem pemilihan yang digunakan adalah first-past-the-post, di mana kandidat dengan suara terbanyak di masing-masing daerah pemilihan memenangkan kursi.
- Partai Politik: Inggris memiliki beberapa partai politik utama, termasuk Partai Konservatif, Partai Buruh, dan Partai Liberal Demokrat, yang bersaing dalam pemilihan umum untuk memenangkan kursi di parlemen.
- Meskipun kebanyakan orang tidak dapat menghindari membayar Keuntungan atas kemenangan judi mereka, ada cara yang sah untuk mengurangi beban Keuntungan dan menambah uang yang Anda bawa pulang. Dengan menjaga dokumentasi yang menyeluruh, menyeimbPutarann keuntungan dan kerugian, memahami peraturan Keuntungan, dan menyelidiki kredit dan pengurangan, serta mencari nasihat Keuntungan demo slot mahjong wins bonus profesional, Anda dapat secara efektif mengurangi jumlah Keuntungan yang terutang atas penghasilan judi Anda. Ingatlah untuk tetap mendapatkan informasi, membuat rencana yang strategis, dan mematuhi semua undang-undang Keuntungan yang berlaku untuk memastikan pengalaman pelaporan Keuntungan yang lancar dan bebas hambatan.
4. Kekuasaan Yudikatif
- Sistem peradilan di Inggris independen dari parlemen dan eksekutif. Pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung (Supreme Court), yang berperan dalam menafsirkan undang-undang dan meninjau konstitusionalitas tindakan pemerintah. Mahkamah Agung juga dapat menangani perselisihan hukum yang signifikan.
5. Hubungan dengan Negara-negara Britania Raya
- Inggris merupakan bagian dari Britania Raya (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) bersama dengan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Masing-masing negara ini memiliki parlemen atau majelis devolusi mereka sendiri dengan kekuasaan yang terbatas dalam menangani isu-isu tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan.
6. Prinsip “Rule of Law” dan Hak Asasi Manusia
- Inggris menganut prinsip rule of law (kekuasaan hukum), di mana semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum. Negara ini juga sangat menghargai hak asasi manusia, yang dijamin dalam hukum domestik serta Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
7. Konstitusi Tidak Tertulis
- Inggris terkenal dengan konstitusi tidak tertulis yang terdiri dari berbagai undang-undang, keputusan pengadilan, konvensi, dan dokumen sejarah seperti Magna Carta. Tidak ada satu dokumen konstitusi tunggal, tetapi prinsip-prinsip konstitusi diatur melalui hukum, konvensi, dan praktik.
Sistem politik Inggris memberikan keseimbangan antara peran monarki simbolis dan pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh parlemen dan perdana menteri.
