Berantas Penyelundup Benih Jernih Lobster, KKP: Kami Tak Takut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen untuk terus memberantas penyelundupan Benih Jernih Lobster (BBL) ilegal.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tidak takut untuk memberantas pengepul lobster demi menjaga keamanan aset negara.

Saya enggak takut, sebab untuk kepentingan negara, dan banyak mendapatkan manfaat dari situ dan sekali lagi tidak untuk kepentingan pribadi,\\\” ujar Trenggono dalam konferensi pers di kantor KKP, Rabu (15/5/2024).

Senada, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rudy Heriyanto slot spaceman juga mengatakan pihaknya sungguh-sungguh tegas dalam memberantas pengepul lobster. KKP mengajak institusi dan aparat penegak aturan terkait untuk berprofesi sama memberantas pengepul lobster.

Sudahilah rasa takut kami apalagi untuk negara dan lagi enggak perlu kuatir. Karena dikala ingin mengerjakan ini kami sudah meminta pendampingan dari Kejagung, juga meminta monitoring dari KPK jadi tidak usah kuatir,\\\” ujar ia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.

\\\”Hari ini kita meluncurkan PMO 724. PMO ini salah satunya dengan pemberantasan ilegal benih lobster,\\\” kata Menteri Trenggono.

PMO ini akan berpusat pada sebagian aspek, merupakan:

– Progres langkah operasional penerapan kebijakan pengelolaan lobster.

– Koordinasi antar institusi terkait dalam implementasi kebijakan dan program yang mendorong tata kelola lobster berkelanjutan.

– Pemantauan dan evaluasi kegiatan penangkapan BBL dan pembudidayaan lobster.

– Penyuluhan dan komunikasi terhadap stakeholder perihal pentingnya menjaga keberlanjutan perikanan lobster.

\\\”Muara dari semua langkah yang dilaksanakan dalam koreksi tata kelola BBL, termasuk melewati penyusunan PMO 724 ini merupakan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam global supply chain lobster, dan pembudidayaan lobster semakin berkembang, sehingga sumber tenaga BBL ini membawa manfaat bagi Masyarakat,” kata KKP dalam keterangan legal di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024.

error: Content is protected !!